Dugaan Pungli Penyewaan Alsintan di NTB, LSM Garuda Indonesia Desak Audit dan Tindakan Tegas

MATARAM, NTB – Direktur LSM Garuda Indonesia, Muh Zaini, mengecam keras Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyewaan alat mesin pertanian (Alsintan). Zaini menyebutkan bahwa pembayaran sewa Alsintan, yang bervariasi antara Rp5 juta hingga Rp30 juta per bulan, diduga langsung ditransfer ke rekening pribadi, bukan rekening resmi instansi pemerintah.

"Ini sangat memberatkan petani kecil. Apalagi jika ada keterlambatan pembayaran, Alsintan langsung ditarik. Kebijakan ini tidak adil dan jelas tidak berpihak pada petani, " tegas Zaini, Senin (06/01/2025).

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Baswedan vs Konglomerat Hitam

Zaini meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan audit untuk mengusut dugaan penyimpangan ini. Jika terbukti, ia berkomitmen melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi NTB. "Pengelolaan dana ini harus transparan. Kami akan pastikan keadilan bagi petani, " tambahnya.

Respons Beragam dari Pejabat Terkait

Baca juga: Ilham Bintang: Tugas Pers Bukanlah Menjilat Penguasa

Kepala Distanbun NTB, Muhammad Taufieq Hidayat, membantah adanya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyewaan Alsintan. "Sejauh ini, saya tidak mengetahui adanya target PAD dari Alsintan. Silakan ungkap siapa pelakunya jika memang ada pungli, " ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, saat aksi protes LSM Garuda Indonesia di Kantor UPT BBI Narmada, PLH Kepala UPT Ida Bagus Arnawa menyatakan kesiapannya untuk membersihkan dugaan pungli di institusinya. "Kalau tidak ada aksi ini, kami tidak tahu masalahnya. Saya siap menindak orang-orang yang terbukti melakukan pungli, " ungkap Ida Bagus.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-4)

KTU BBI Narmada, Haeniah, menjelaskan bahwa aturan resmi menyebutkan biaya sewa Alsintan hanya Rp1 juta per hektar, yang harus disetor ke rekening kas negara. "Jika ada pembayaran ke rekening pribadi, itu jelas melanggar aturan dan masuk kategori pungli, " tegasnya.

Harapan untuk Transparansi dan Perubahan

Baca juga: Ilham Bintang: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

Kasus ini menjadi sorotan penting di NTB. Diharapkan, langkah tegas dari pihak terkait dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan transparan di sektor pertanian, sehingga petani tidak lagi dirugikan oleh oknum yang memanfaatkan sistem. (Adb)