Optimalkan Pengawasan Orang Asing, Rutan Praya Ikuti Rapat Timpora

Lombok Tengah NTB - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi NTB Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Rabu (25/10).

Bertempat di Hotel Aston Inn Mataram, rapat yang mengambil tema Sinergitas dan Kolaborasi Pengawasan Orang Asing Dengan Berlakunya Golden Visa tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Wishnu Daru Fajar yang sekaligus membuka acara dan memberikan arahan.

Baca juga: Penutupan Diklatsar Bela Negara PT. AMNT, Ini Amanat Danrem 162/WB

Dalam arahannya, Wishnu menjelaskan bahwa Imigrasi membuka pintu masuk bagi orang asing yang memberikan manfaat seperti wisatawan mancanegara, investor, dan tenaga kerja asing. Lebih lanjut, ia menyampaikan masalah orang asing merupakan masalah bersama. Pembangunan infrastruktur yang gencar-gencarnya mengakibatkan banyaknya investor asing yang berdatangan ke Indonesia, sehingga untuk mempermudah itu, Imigrasi membuat kebijakan baru melalui peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) No. 22 Tahun 2023 mengenai Visa dan izin tinggal.

Dilansir dari wawancara bersama dengan Tim Humas, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, di tempat terpisah menjelaskan Inti dari Permenkumham ini memberikan izin tinggal 5-10 tahun kepada investor asing dalam rangka mendukung perekonomian nasional yang disebut “Golden Visa”.

Baca juga: Tidak Benar Buat Paspor Tanpa Foto-Sidik Jari

Lebih lanjut, Wishnu menjelaskan Rapat Tim Pora sangat penting sebagai salah satu wadah dalam mewujudkan sinergitas dan kolaborasi dalam pengawasan orang asing yang terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi.

"Tugas pengawasan orang asing bukan hanya pada Imigrasi, bahwa ada peraturan-peraturan yang memang masing-masing instansi bisa melaksanakan hal tersebut sehingga wewenang untuk pelaksanaan pengawasan orang Asing adalah tugas kita bersama." ujarnya.

Baca juga: Terkait Masa Berlaku Paspor 10 Tahun, Kakanwil Kemenkumham NTB Berikan Arahan Seluruh Unit Kerja Imigrasi

"Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasonna H. Laoly juga memotivasi kita semua agar senantiasa bekerja keras, tingkatkan sinergitas dan kolaborasi, demi menjaga Keamanan dan Keutuhan NKRI", tambahnya.(Adb)