Terima Audiensi BRIN Lombok Utara, Pj Gubernur NTB Paparkan Kondisi NTB

Mataram NTB - Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M, Si memaparkan kondisi NTB saat menerima audiensi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Kabupaten Lombok Utara di ruang kerja Gubernur NTB. Rabu, (21/2/2024).

Pj. Gubernur yang akrap disapa Miq Gita itu mengatakan bahwa Nusa Tenggara Barat dihuni oleh tiga Suku yakni  Sasak, Samawa dan Mbojo, yang senantiasa hidup, aman dan damai. Memiliki delapan Kabupaten dan dua kota, lima dari pulau Sumbawa dan lima dari pulau Lombok. Diantara daerah-daerah yang ada di NTB ini memiliki kekayaan destinasi laut ataupun pariwisata masing-masing 

Baca juga: Romi Yudianto : Perlindungan dan Pemanfaatan KI Butuh Dukungan Pemimpin Daerah dan Lembaga Terkait

“Sumbawa mislanya, Teluk saleh dan Bima dengan Pantai La Riti, ” Kata Miq Gita menjelaskan.

Selain itu, Miq Gita juga mengatakan, bahwa NTB masuk urutan ke lima dunia sebagai daerah pengabdian rumput laut terbesar, sedangkan dalam Indonesia, NTB masuk urutan ke dua. 

Baca juga: Sukseskan Pemilu 2024, Kapolresta Mataram Terima Kunjungan Silahturahmi KPU Lombok Barat

“Penghasilan rumput laut untuk NTB itu pada angka 402, 6 ribu ton basah, ” jelasnya. 

Terakhir, Miq Gita berharap agar kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Utara Maret mendatang berjalan sesuai dengan harapan bersama.

Baca juga: Pangkoarmada II Sambut Kedatangan Presiden RI di Samarinda

Sebelumnya, Kepala pusat Riset Bio Industri Laut dan Darat, Fahrur Rozi mengatakan, bahwa BRIN Kabupaten Lombok Utara akan mengadakan Konferensi internasional antar negara-negara dengan Indian, Osean dan Saintifik yang akan digelar mulai pada tanggal 4 sampai dengan 8 Maret di Kabupaten Lombok Utara tepatnya di Teluk Kodek. 

“Nanti pakar-pakar dari Kemaritiman ikut, ada dari Eropa, India, Cina, Jepang, Australia dan Amerika. Insha Allah akan akan hadir 50 pakar dari berbagai negara”, pungkasnya. (Adb)

Baca juga: Kepala Imigrasi Mataram Turut Serta Dalam Giat Kunker Komisi III DPR RI di NTB